2

Mengapa Papua Ingin Merdeka dari Indonesia? Temukan Jawabannya!

Dihaimoma.com
Setelah melakukan riset kecil-kecilan di mesin pencari yang bernama om Google. Saya menemukan ribuan bahkan jutaan kata kunci yang dicari orang seputar Papua merdeka. Kata kunci itu seperti, Papua tidak akan pernah merdeka. Papua tidak mungkin merdeka dan bahkan kata kunci "Papua merdeka" dicari dengan jumlah 3.560.000 kali dengan rata-rata pencarian sekitar 6.600 per bulannya. Sedangkan kata kunci,"Mengapa Papua ingin merdeka?"dicari dengan kisaran 555.000 hasil pencarian dengan rata-rata 720 perbulannya. 


Kenyataan ini tentu membuktikan bahwa banyak teman-teman kita di negara ini yang belum mengetahui hal paling fundamental yang mendorong orang Papua ingin keluar dari Indonesia. Dari sudut pandang orang Papua sebagai penderita, hal semacam ini tentu bukanlah hal yang perlu dicaritahu, apa lagi dijelaskan karena memang kita yang berhadapan langsung dengan kenyatan pahit yang terus meminta nyawa orang Papua.

Tapi, terkadang kita lupa tanggungjawab kita. Sebagai orang Papua yang menjadi objek kekerasan, kita harus mampu menjelasankan alasan-alasan mendasar yang mendorong keinginan orang Papua untuk merdeka dari Indonesia secara objektif dan mendasar. Supaya, mereka mengetahui alasan-alasan tersebut dan mengambil kesimpulan yang bersifat objektif pula.

Berangkat dari penjelasan di atas, Dihaimoma.coma akan berusaha untuk berbagi informasi seputar keinginan Papua merdeka dengan mengacu pada beberapa sumber sejarah Papua yang dapat saya jangkau. Dalam pebahasannya, Dihai akan bagi menjadi tiga bagian, yakini Papua masa Belanda, Indonesia, dan tentunya saat ini.

Catatan 
Beberapa hal-hal mendasar seputar keinginan Papua untuk merdeka sedikitnya pernah dibahas dalam dua artikel berikut ini. Sobat bisa baca:

1. Respon masyarakat Papua pada masa awal kehadiran Belanda di Papua


Sejak awal Belanda memasuki wilayah Papua, setiap penduduk lokal merespon kedatangan itu dengan cara yang berbeda. Ada suku-suku di daerah tertentu yang menolak kedatangan orang asing di wilayah mereka. Misalnya, ketika Belanda mendirikan benteng Fort du Bus di teluk Triton pada tanggal pada 24 Agustus 1928.

Penduduk lokal di wilayah itu yang diprovokasi orang Seram melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Pada saat pembukaan pos Belanda di Selerika Merauke pada 7 Desember 1892. Suku Tugeri menyerang pos tersebut sehingga Belanda harus minggat dari wilayah itu. Dalam perlawanan itu, banyak suku Tugeri yang dinyatakan tewas[1-a]

Dari hal semacam ini, terlihat bahwa orang Papua menjukkan sikap perlawanan mereka terhadap orang asing untuk memperjelas eksistensi mereka di atas tanah leluhurnya. Namun, proses perlawanan ini berakhir setalah pemerintah Belanda menduduki Nederland Nieuw Guinea dan mulai menerapkan kebijakan-kebijakannya dibidang keamana, ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonimi, dan pembukaan jalan yang dalam implementasinya menghargai orang asli Papua.

Bidang ekonomi misalnya, diwilayah Niew Gunia Selatan (Merauke) pemerintah Belanda meberlakukan sistem pajak untuk menumbuhkan kewajikan dan kedisiplinan kerja. Uniknya lagi, pajak itu disesuaikan dengan kemampuan ekomomi lokal. Mereka bisa membayar dengan hasil bumi dan bahkan tidak bersifat wajib tetapi sukarela. Dengan demikian setelah pemerintah Belanda menduduki wilayah Papua dan menerapkan kebijakannya. Pada umumnya, mayoritas orang Papua merespon positif kebijakan Belanda. Terutama, bidang kesehatan dan pendidikan.[1-b]

Jadi dari sini jelas terlihat bahwa kehadiran Belanda di Papua tidak serta-merta diterima orang Papua. Mereka pun melakukan perlawanan kepada Belanda namun karena Belanda menunjukkan kesungguhan dalam membangun maka perlawanan itu tidak terus berlanjut. Belanda hadir di Papua dengan cara yang lebih manusiawi daripada Indonesia yang turut menguras  manusia dan alam Papua.

Indikator utamanya adalah kehadiran Belanda di Papua mendapat dua respon. Ada suku yang menerima dan ada pula yang melawan tapi semua itu dapat di atasi dengan keadilan. Kalau Indonesia berbeda, sejak masuk di Papua sudah menggunakan kekerasan dengan cara memunuh orang Papua. Indonesia menghadapi Orang Papua dengan waja militernya. Jadi, orang Papua di bawah kontrol militer dan proses ini masih berlanjut hingga kini.

  #. Kesadaran orang Papua untuk merdeka di masa Belanda


Beberbicara tentang Papua merdeka bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak tahun 1940-an, rencana dan cita-cita itu sudah bertumbuh subur di hati orang Papua. Orang Papua bercita-cita untuk merdeka dari Belanda dan berlangsung hingga saat ini, orang Papua berjuang untuk merdeka dari Indonesia.

Pada saat itu tepat tanggal 13 Juli 1945 dua hari sebelum konprensi Malino. Pemerintah Belanda meningkatkan status wilayah Nederland Nieuw Guinea menjadi keresidenan sendiri melalui Surat keputusan No.5 tahun 1946 maka melalui pejabat NICA, J.P.K Van Eechound dengan tugas utama menanam nasionalisme Papua dikalangan orang Papua [1a].

Dari proses di atas ini tentu dapat kita ketahui bahwa keinginan orang Papua untuk berdaulat bukan tumbuh akibat penjajahan Indonesia tetapi sudah mengakar sebelum Indonesia menganeksasi Papua. Jadi, keinginan itu tumbuh bukan akibat kekerasan, ketidakadilan dalam pembangunan serta ekonomi Indonesia di Papua, sebagaimana yang sering mereka katakan untuk meredam hal-hal yang paling fundamental dalam masalah yang terus bergejolak ini.

Tapi, Indonesia adalah pelaku yang menghancurkan keinginan luhur orang Papua yang sudah ada dan mengakar sebelum Indonesia hadir di Papua. Sampai detik ini, orang Papua menjadi penderita dari manuver politik koloni di Papua yang terus meminta nyawa rakyat tidak berdosa.

Artinya, jawaban yang sesuai untuk pertanyaan mengapa Papua ingin merdeka adalah karena kesadaran akan jati diri orang Papua yang tumbuh dalam setiap nurani manusia Papua, sesuai dengan semboyang negara yang dirumuskan "One People One soul", Satu Rakyat Satu Jiwa. Perumusan ini tentu dinyatakan dan didorong oleh kenyataan akan keberagaman dalam kesatuan.[2]di tanah Papua.

Sampai saat ini Orang Papua tahu bahwa satu hal yang mendasari penjajahan pemerintah kolonial Belanda atas Papua adalah untuk memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada orang Papua, sesuai rentang waktu yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Selain itu, koteks ini sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tertuang dalam piagam PBB Pasal 73 tentang Pemberian Kemerdekaan bagi daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri (Non Self Government Territory) dan Belanda sebagai anggota PBB yang sudah menandatangi itu, punya hak dan berkewajiban untuk membimbing wilayah Papua menjadi negara yang merdeka. Poin ini tercermin dalam usaha-usaha Belanda mempersiapkan negara Papua Barat yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian akhir artikel ini.

Saat ini oleh Indonesia memaknai proses di atas sebagai janji semuh pemerintah Belanda kepada orang Papua.

#Bagaimana Respon Pemerintah Belanda?


Pada bagian ini kita akan mencoba melihat dari dua sudut pandang. Orang Papua dan Indonesia.

Satu hal yang harus kita akui bersama dalam konteks penjajahan Belanda di Papua adalah pemerintah Belanda lebih baik dari pemerintah Indonesia dan juga Jepang yang sempat singgah di Papua. Pernyataan ini sama juga dengan Indonesia yang mungkin akan berdalil bahwa pemerintah Jepang lebih baik dari Belanda karena Jepang turut memberi ruang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Mengapa demikian?

Untuk memperjelas pertanyaan ini, berikut ini beberapa alasan yang mendungkung Belanda lebih beradab dari Indonesia dalam konteks Papua.

Selama masa kuasa Belanda di Papua, Belanda tidak penah mendiskriminasi dan menjerat orang Papua dengan hukum-hukum yang menempatkan orang Papua sebagai pemberontak di atas tanahnya sendiri. Apalagi membunuh orang Papua seenaknya. Pernyataan ini serupa dengan apa yang disampaikan Bapak  Filep Karma ketika diwawancarai wartawan Tirto.id

Kutipan wawancara:
Selama bergabung dengan Indonesia, apa saja yang kami rasakan. Sebab begini, bung, saat dijajah Belanda, hanya satu orang Papua saja dibunuh, bandingkan sekarang? Itupun karena dia melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tetapi setelah Indonesia masuk menjajah kami, wow orang Papua yang dibunuh sudah ratusan ribu.[3]
Kehadiran Belanda di Papua memiliki nilai yang berbeda dengan sudut pandang Belanda melihat Indonesia. Menurut De Geus, maksud pemerintah Belanda menguasai West Niew Gueinea mempunyai 3 alasan, yakini:
  • Kemungkinan mendapatkan tempat untuk orang-orang Indon-Belanda
  • Membendung eksplasi komunisme dari rusia
  • Penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua

Dari tiga Poin ini JPK van Eechoud adalah pejabat Belanda yang memiliki adil besar dalam mempelopori dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh realisasi dari ketiga poin di atas ini. Sejak ia diangkat menjadi residen pada tahun 1949. Ia turut mempersiapkan sejumlah elit Papua dalam rangka Papua merdeka.[4]. Ketiga poin di atas ini jika dijabarkan  maka:

  • Tempat untuk orang-orang Indon-Belanda


Setelah Belanda menduduki wilayah Nederland Niew Guinea (NNG) terlebih sejak Belanda kehilangan wilayah Indonesia yang berlangsung dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Belanda memikirkan bagaimana membangun sebuah negara koloni Indo-Belanda/Indo Eropa di wilayah Papua. Mengutip pendapat B.J Haga dari Rosmaida (2013:217) Bukan hanya krisis ekonomi yang mendorong usaha kolonisasi di NNG, tetapi juga untuk mendapatkan lahan yang cocok sebagai tanah air baru untuk Belanda dan terutama untuk anak-anak Belanda.

Belanda mendatangkan orang-orang peranakan Jawa-Belanda/Indo-eropa dari pulau Jawa kewilayah Papua. Para kolonis yang terbiasa dengan kehidupan kota dan gaya hidup mewah di Jawa itu tentu tidak bisa bertahan hidup di Papua ketika mereka berhadapan dengan lahan-lahan pertanian yang harus mereka garap untuk terus bertahan dihup.

Mengutip pendapat Winsemius (1936) dalam Rosmaida (2013:232-233) menyatakan bahwa pada umumnya para kolonis tidak berguna itu (malas) merupakan para murid Yayasan Oranje Nassau pimpinan P.van de Steur di Magelang. Mereka adalah anak-anak hasil hubungan dari serdadu Eropa dengan wanita Jawa.

Selain itu, para bekas gelandangan di Jawa yang malas bekerja juga di kirim ke Hollandia. Para gelandangan itu hidup dari hasil mencuri dan merampok di kebun-kebun milik orang Papua. Tabiat- tabiat buruk yang dimiliki para kolonis itu menjadi faktor kegagalan para kolonis di Holandia. [1 d]

Jadi, mungkin alasan ini yang mendasari presiden RI. Ir.Soekarno menyebut Papua dengan negara boneka buatan Belanda.
Dengan demikian kegagalan Belanda membangun koloni di NNG disebabkan oleh beberapa hal: Pertama pengiriman orang-orang Indo-Belanda dari Jawa tidak dilakukan seleksi sehingga para kolonis itu tidak bisa bertahan di NNG. Kedua tekanan dari Indonesia atas Belanda untuk merebut wilayah Irian Barat yang terus menguat dengan jalan konfrontasi dengan persejataan yang didukung oleh Rusia. Dan yang ketiga krisis ekonomi yang turut melanda dunia, terlebih Belanda waktu itu.

Jadi jelas bahwa Indonesia memandang negara Papua sebagai negara koloni yang dibentuk Belanda untuk mengamankan anak-anak peranakan Indo-Belanda/Indo-Erapa di Papua sebagai bagian dari Belanda. Tapi setelah Papua direbut Indonesia, kita perlu ketahui perbedaaan mendasar antara Indonesia dan Belanda.

Apa bedanya dengan Indonesia?

Indonesia bukan hanya menguras semua kekayaan alam orang Papua bersama negara-negara barat tetapi juga turut memenjarakan dan membuh habiskan manusia Papua yang berjuang untuk menentukan masa depan bangsanya. Meraka itu seperti, Arnold C Ap, Theys Hio Eluway, Mako Tabuni dan masih banyak lagi. Artinya, kehadiran Belanda di Papua untuk memberi hak kemerdekaan orang Papua. Sementara kehadiran Indonesia untuk membunuh orang Papua yang meminta merdeka dan bahkan orang Papua yang mengunakan noken simbol Bintang kejora saja di cap Separatis. Bedakan!

Bukan hanya itu, transmikrasi besar-besaran disebar keseluruh Papua menjukkan bahwa Papua menjadi daerah koloni Indonesia yang empuk untuk mengamankan kepentingan dan anak cucunya. Papua bukan hanya menjadi lahan bagi Indonesia tetapi juga menjadi aset kekayaan negara untuk masa depan. Beberapa tokoh Papua sering berpendapat bahwa tidak ada masa depan bagi orang Papua dalam Indonesia

Soal ini, sobat bisa lanjut baca: Semua Mulai Terjual-5 Hal Ini Membuktikan Besok Orang Papua Akan Jual Diri

Bagaiman Indonesia Menganeksasi Papua?

Sebenarnya kalau dijelaskan secara singkat maka proses ini dapat kita katakan, Papua merupakan korban perandingin. Artinya, Indonesia melangggar politik luar negarinya yang bebas aktif dan memihak pada Rusia untuk membeli persejataan dan menantang pengaru Amerika di wilayah Asia-Pasifik. Tapi, Amerika melalui CIA menanfaatkan Indonesia via Soeharto menggulingkan Soekarno untuk tetap menanam kepentingannya di Indonesia, terutama di Papua yang bernama Freeport. Selain itu juga berkat desakan Amerika, akhirnya Belanda bersedia menandatangani perjanjian New York dan perjanjian Roma. Melalui dua perjanjian ini Belanda penyerahan administrasi Papua Barat kepada Indonesia.

Itu hanya poin intinya. Dalam prosesnya gerakan pro Papua merdeka benar-benar dibungkam sampai dengan PEPERA berlangsung dan bahkan masih berlangsung setelah PEPERA dimenangkan Indonesia dengan picik. Papua bagi Indonesia adalah sarang OPM dan organisasi ini adalah musuh negara maka harus ditumpas. Di sinilah wajah Indonesia yang sebenarnya itu pertama kali tampil dihadapan orang Papua.

#. Peran militer dalam aneksasi Papua

Sejak awal Indonesia masuk ke Papua. Militer sudah mengambil peran ganda di Papua dan bahkan operasi-operasi militer sejak awal sudah rutin dilakukan. Satu indikator keberhasilan Papua masuk dalam Indonesia adalah karena adanya penempatan kekuasaan militer besar-besaran di Papua. Papua dijadikan Daerah Opersasi Militer (DOM). Hal yang paling picik pada masa ini adalah ratusan ribuan orang Papua harus disiksa, dipenjara, mengunsi ke Papua New Guinea, dan  juga terbunuh, ditangan militer Indonesia.

Operasi militer untuk memaksa Papua berintegarasi ke dalam Indonesia secara faktual dirintis mulai tahun 1961 dengan masuknya bala tentara sukarelawan Indonesia ke Papua dan menguasai beberapa daerah di Papua untuk terus mengganggu jalananya pemerintahan Belanda di Papua. Jadi menurut Amiruddin al Rahab via jurnalnya, sejak tahun 1961 itulah, masyarakat Papua mengenal Indonesia secara nyata berkat adanya pasukan-pasukan ABRI yang menyusup ke Papua.

Artinya, wajah pertama Indonesia di Papua diwakili oleh sepak terjang para pasukan infiltran ini. Jadi proses aneksasi Indonesia ini di bagi kedalam 3 fase. Perma membentuk basis gerilya dan menyerbu Papua. Fase kedua melakukan serangan terbuka di daerah seperti Biak, Fak-fak, Sorong, Kaimana dan Merauke. Fase ketiga adalah konsolidasi pasukan sebagai kekuatan militer Indonesia di Papua.

Konsentrasi dari pasukan Indonesia ini awalnya adalah Merauke, Kaimana, Fak-fak, dan Sorong. Semua pasukan Indonesia ini kemudian dibagi kedalam empat datasemen, yaitu Datasemen A di Merauke, Datasemen B di Kaimana, Detasemen C di Fak-fak, dan Detasemen D di Sorong

Satu hal yang aneh pada masa ini adalah sebagaimana diisyaratkan dalam New York Agreement, pasukan Indonesia yang jelas-jelas berada di Papua untuk merebut Papua dari Belanda itu kemudian diorganisasi kedalam Kontingen Indonesia (Kotindo) sebagai pasukan keamanan UNTEA. Artinya, pasukan-pasukan Indonesia ini kemudian diperbantukan kepada United Nation Security Force (UNSF) yang merupakan aparat keamanan UNTEA.

Jadi, dengan proses ini posisi ABRI di Papua memiliki dua misi, formal merupakan alat kelengkapan dari UNTEA dalam UNSF. Sementara infomal adalah untuk melanjutkan komando Trikora. Maka dari itu, ABRI dalam Kotindo, lebih mementingkan tugas informalnya, yaitu mengawasi UNTEA agar tidak merugikan Indonesia dan menekan kekuatan-kekuatan sosial politik orang-orang Papua yang menentang Indonesia. Apakah ini adil?

Pada saat yang bersamaan juga ABRI kerap melakukan kekerasan pembunuhan dan pengejaran terhadap orang Papua, pro Papua merdeka. Hasil dari proses inilah kemudian melahirkan satu sikap yang membentuk mindset orang Papua bahwa Indonesia adalah penjajah dan pada outputnya orang Papua menolak menjadi Indonesia yang berarti juga menolak untuk menjadi korban kekerasan dari ABRI.

Sederhananya, bagi orang Papua keluar dari Indonesia juga sama halnya dengan berhenti jadi korban militer Indonesia. Dan sajak saat itulah orang-orang Papua, baik elit maupun jelata mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya.[5-6] dan perlawanan itu mulai tubuh subur di tanah Papua.

Indonesia sudah membentuk Kodam XVII/Irian Barat melalui Surat Men/Pangad/No.Kpts- 1058/8/1962 pada tanggal 17 Agustus 1962 atau 2 hari setelah New York Agreement ditandatangani. Tapi, karena Indonesia belum memiliki kelegalan hukum maka kodam ini hanya bersifat bayangan denga fungsi pengawasan  UNTEA  dan orang Papua pro Merdeka. Kodam ini direalisasikan secara nyata pada 12 Januari 1963 saat mendekati hari penyerahan administrasi pemerintahan Papua dari UNTEA ke Indonesia.

Kodam ini kemudian membentuk komando teritorialnya yang terdiri dari 3 Korem dan 23 Kodim. Kemudian komando teritorial ini diubah pada tanggal 3 Maret 1963 menjadi 3 Korem  dan 8 Kodim, 70 Puterpa dan 20 Kooterpa. Komando-komando ini berfungsi sebagai gelar pasukan dan sekaligus penguasaan teritorial dalam rangka fungsi sosial politik secara nyata. Kodam yang bergati nama menjadi  Kodam XVII/Tjendrawasih  ini pada waktu itu memiliki  lebih dari 2000 prajurit.

Mulai saat itulah indonesia menjalankan operasi untuk menumpas OPM yang menurut mereka mengganggu keberadaan Indonesia di Papua. Bukan hanya OPM tetapi kata OPM dan separatis menjadi salah satu syarat legal militer Indonesia untuk membunuh menculik dan menyiksa masyarakat Papua. Artinya, pada masa itu jika sudah dicap OPM maka sudah pasti anda akan dibunuh, diculik atau disiksa militer Indonesia.

*. Perlawanan Orang Papua dan Operasi militer Indonesia

Suasana picik yang dijalankan Indonesia itu mendorong terbentuknya OPM. Dari hasil itu tercatat perlawana bersejata yang pertama dilancarkan adalah di Kebar, Manokwari 26 Juli 1965. Perlawanan ini dipimpin oleh Johannes Djambuani dengan kekuatan 400 orang yang berasal dari suku Karun dan Ayamaru. Seiring dengan itu, suku Arfak di Arfai Manokwari melancarkan pula perlawanan yang dipimpin oleh Mayor Tituler Lodewijk Mandatjan yang diikuti oleh Kapten Tituler Barent Mandatjan dan Lettu Tituler Irogi Maedogda dengan mengajak penduduk lari ke hutan.

Pada 28 Juli 1965 di Manokwari juga terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Permanas Ferry Awom dengan pengikutnya sekitar 400 orang yang berasal dari suku Biak, Ajamaru, Serui dan Numfor menyerang asrama Yonif 641/Tjendrawasih I. Dalam penyerangan ini, 3 anggota ABRI tewas. Akibat dari ini maka ABRI melancarkan Operasi Sadar di bawah komando Pangdam Brigjen R. Kartidjo untuk menghancurkan kelompok perlawanan. Dalam operasi ini tercatat 36 masyarakat Papua yang dicap separatis tewas ditembak. Operasi yang di pimpin langsung oleh Pandam ini, pada tanggal 25 Agustus 1965 di perluas keseluruh Irian Barat.

Setelah pergantian Pandam, Operasi ini dilanjutkan oleh Pangdam yang baru, Brigjen R. Bintoro. Sepanjangan tahun 1966-1967 operasi ini kian gencar menghadapi kelompok-kelompok perlawanan yang terus bertumbuh, terutama dari suku Arfak di Manokwari di bawah pimpinan Lodewijk Mandatjan dan Ferry Awom dan  juga di daerah sekitar Jayapura dan Merauke.

Namun nama operasi kali ini adalah Operasi Baratayudha. Pasukan tambahan didatangkan dari Yonif 314/ Siliwangi 2 kompi Yon 700/RIT dan 2 kompi Yon 935/Brimob dan juga melibatkan 2 Ton KKO/ALRI, 1 Ton Kopasgat dan 1 tim RPKAD. Pasukan tempur ini juga diperkuat dengan 2 pesawat Bomber B-26 dan 1 Pesawat Dakota dan 1 Kapal Perang.

Operasi ini bersifat tempur dengan dibantu oleh operasi intelijen dan teritorial yang disiapkan dalam tiga fase dengan target terakhirnya adalah tahun 1968 demi dan untuk meredam pro Papua merdeka dan mempersiapan pelaksanaan Pepera. Dalam operasi ini sepanjang tahun 1967 berhasil menembak mati 73 orang Papua dan menangkap 60 orang dengan menyita 39 pucuk senjata serta sebanyak 3.539 orang menyerahkan diri.

Tidak berhenti sampai di sini. Ketika Brigjen Sarwo Edi menjadi Pangdam, digelar operasi baru lagi yang disebut operasi Wibawa dengan tugas utama adalah memenangkan Pepera untuk Indonesia. Tugas pokok dari operasi ini adalah menghancurkan kelompok perlawanan, mengamankan dan memenangkan Pepera serta menumbuhkan dan memelihara kewibawaan pemerintah Indonesia. Dalam prakteknya,  operasi ini melibatkan kurang lebih  6.220 orang pasukan.

Operasi pemenangan ini dibagi ke dalam 4 fase. Pertama menghancurkan kelompok perlawanan dan memperluas sebaran pasukan ABRI ke daerah-daerah yang telah dikuasai. Kedua memastikan bahwa di daerah Kepala Burung Pepera dimenangkan oleh Indonesia. Untuk ini, segenap unsur ABRI dilibatkan untuk mengeliminir kelompok perlawanan. Ketiga dan keempat memastikan kemenangan pada hari H-nya dan mengamankan hasilnya.

Tapi sayangnya, proses ini tidak berjalan dengan baik di beberapa dearah seperti Paniai Enarotai dan Wagete karena Indonesia mendapat dan perlawanan segit yang dipimpin Teneni Mote, Mapiha Mote Thomas Dow dan beberapa tentara yang didik Belanda lainnya. Dalam operasi yang dipimpin oleh Mayor Mochtar Jahja dan Mayor Sitompul di Paniai ini, ditengarai ada sekitar 634 orang penduduk terbunuh.

Jadi setelah kemenangan Pepera pun ABRI menguasai fungsi-fungsi sosial-politik di Papua. Meraka dapat menempati anggota atau pimpinan dewan. Dalam konteks ini, pasukan ABRI juga dirapatkan di kampung-kampung untuk mengawasi kehidupan masyarakat secara langsung. Bukan hanya itu mereka juga melancarkan proyek civilisasi dan kesehatan yang bekerja sama dengan zending dan misi yang telah ada. Dalam bidang ekonomi, Kodam juga turut serta melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan mengontrol arus dan harga barang. Semua kegiatan ini disebut sebagai kegiatan civic mission ABRI di Papua

Jadi jangan heran kalau sampai saat ini anda jumpai TNI sering masuk ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung di Papua. Bersembunyi dibalik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua dan yang lebih aneh lagi mengontrol jalannya pemerintahan di Papua. Poin terakhir ini sekarang kurang nampak di Papua tetapi masih sangat terasa.

Setelah Pepera dimenangkan dengan picik oleh Indonesia. Pada bulan Juli 1971 Kodam  melancarkan Operasi Pamungkas di Manokwari untuk mengejar Ferri Awom yang belum menyerah. Operasi ini dipimpin oleh Danyongab Satgas 3/Merdeka, Mayor Ahmad.

Robin Osbome mencatat operasi militer antara tahun 1977-1978 adalah operasi militer paling buruk. Dalam setiap operasi pengejaran terhadap mereka yang disebut kelompok OPM dan dan disangka OPM diterjunkan pasukan dalam jumlah besar dari kesatuan RPKAD dan pasukan angkatan darat lainnya.

Di daerah selatan Jayapura yang berdekatan dengan perbatasan yang dikenal sebagai daerah Markas OPM diterjukan 10.000 orang tentara setelah daerah itu dibombardir dari udara oleh dua pesawat Bronco. Dalam penyerangan ini, diperkirakan 1.605 orang para pendukung OPM dan penduduk di wilayah itu tewas.

Dan memasuki Awal tahun1980-an  terjadi  pengejaran terhadap  orang Papua yang diduga OPM dan simpataisan OPM maka terjadi pengunsian besar-besaran orang Papua ke wilayah Papau Nugini. Dalam kasus ini Yafet Kambai mencatat sekitar 7.500 berhasil masuk ke PNG dan 1.900 orang berdiam diri di hutan-hutan sekitar perbatasan. Seluruh pengungsi ini ditempatkan dikamp East Aswin dan Western Province, PNG. Pada tahun 1984  ini juga Amold Ap yang menjabat sebagai Kepala Museum Antropologi Uncen menjadi koban keganasan militer Indonesia.

Operasi-operasi di masa ini adalah Operasi Gagak I (1985—1986) yang dipimpin oleh Pangdam Mayjen H. Simanjuntak. Dalam operasi ini, pasukan operasi dibagi kedalam sektor A di perbatasan, B di tengah, dan C kepala burung dengan komando Korem masing-masing. Dalam Operasi Gagak I ini, Kodam mencatat 14 orang yang diduga OPM berhasil dibunuh dan 8 orang ditangkap dengan menyita 2 pucuk senjata. Operasi militer ini kemudian dilanjutkan dengan Operasi Kasuari 02 (1988—1989). Operasi ditekankan disepanjang perbatasan dengan PNG dengan titik tekan operasi teritorial, intelijen, tempur serta kamtibmas.

Mayjen Abinowo setelah menggantikan Wismoyo Arismunandar mengelar Operasi Rajawali 01 ( 1989—1990) dan Operasi Rajawali 02 (1990—1991). Operasi tetap ditujukan untuk penghancuran OPM disepanjang perbatasan dengan PNG. Di tahun 1990 inilah, operasi intelijen militer yang berintikan pasukan Kopassus diPapua meningkat. Penangkapan-penangkapan yang disertai penculikan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai OPM kerap terjadi di berbagai tempat.

Operasi jenis ini kemudian terkuak ketika tejadi serangkaian pembunuhan terhadap penduduk kampung di desa Wea, Tembagapura pada Oktober sampai Desember 1995. Dalam aksi ini, pasukan dari Yonif 752 melakukan penembakan membabi buta terhadap penduduk yang sedang berada dalam rumah-rumah mereka. Tindakan ABRI itu diawali oleh adanya demontrasi beberapa bulan sebelumnya dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Dalam peristiwa ini, 11 orang terbunuh dan bebeberapa orang lainnya ditangkap dan kemudian disekap dalam kontainer milik PT. Freeport. Sampai nmemasuki tahun 2000 ribuan yang di tandai dengan dibunuhnya Theyshio Eluway.

Antara tahun 1963-1969 korban orang Papua oleh operasi militer diperkirakan oleh Osborne dengan mengutip Hasting berjumlah 2.000 sampai 3.000 orang. Sementara Eliaser Bonay mantan Gubernur Papua di tahun 1981 pernah menyatakan korban berkisar 30.000 jiwa. Jan Warinussy Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari memperkirakan jumlah korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera sampai tahun 2016.
Dihaimoma.com
  Sumber- Amiruddin al Rahab: Daftar  Lengkap Operasi Militer di Papua 
Agus Sumule merinci jumlah korban tersebut adalah antara tahun 1969—1997 di Paniai 614 orang dibunuh. Hilang 13 orang dan diperkosa 80 orang (1980—1995). Tahun 1979 Kelila (Jayawijaya) 201 dibunuh, serta tahun 1977 di Asologaiman, 126 dibunuh, dan Wasi 148 orang dibunuh. Kasus-kasus ini tidak termasuk  Biak berdara, Paniai berdara, Wasyor dan Wamenan berdarah yang masih belum di tuntaskan hingga kini.

Jadi, sampai di sini apakah salah jika orang Papua Ingin merdeka dari Indonesia? Atau jika orang Papua menganggap Indonesia adalah penjajah. Generasi Papua yang berjuang hari ini adalah yang tersisa dari apa yang sudah dibantai militer Indonesia. Sementara itu transmigrasi besar-besaran terus terjadi di  Papua dan Orang Papua  terus menajdi minoritas baik secara kuantitas dan kualitas.

Tanah-tanah kelas A dan badan-badan penting dalam pemerintahan dikuasai oleh pendatangan, hanya kepala  daerah saja yang putra daerah. Adik-adik Papua terus dilatih menjadi mesin-mesin pembunuh oleh militer dengan dalil pembukaan lapanagan kerja dan pemeberian kesempatan kepada putra daerah yang pada akhirnnya akan menjadi alat penghabis sesama Papua. Kalau sudah begitu, siapa koloni sesungguhanya di Papua?Apakah Indonesia atau Belanda?  Anda jawab sendiri!


*. Peran Militer Masa kini di Papua

Dewasa ini kita semua tahu bahwa media memegang peran penting dalam membumikan suatu informasi. Media juga berperan dalam memegang kontrol opini publik. Ada beberapa media di Jakarta sejak dulu sering menyebarkan berita-berita yang kurang objektif dan kadang turut memperkeru suasana dan bahkan mereka menyebarkan berita yang tidak sesuai fakta dilapangan, asal para pemangku kepentingan yang bicara, bagi media itulah yang benar. Pada hal secara kode etik mereka tidak diperkenangkan bergantung pada siapapun, tidak terkecuali atasan mereka, pemilik media tersebut. Pada kondisi inilah, militer menjadi tokoh sentral yang bermain di balik media arus utama di Jakarta.

Belum lama ini pembebasan sandra di Papua menjadi buah bibir warga net. Namun kini melahirkan informasi yang pro dan kontra. Warga net pun terbagi dua, mereka yang pro TNI/PORLI, memadang  itu adalah bagian dari kepahlawanan yang ditunjukkan. Bagi orang Papua, hal semacam ini adalah propaganda murahan diciptakan oleh militer Indonesia di Papua. Orang Papua sudah terbiasa menyaksikan saudara sendiri mati ditempak aparat yang katanya abdi negara ini. Orang Papua sudah bosan mendengar frasa "Opersasi Militer".

Dari kondisi ini kita lihat bahwa warga net lebih memihak pada apa yang ia yakini benar ketimbang bertanya apa latar belakang rangkaian peristiawa tersebut dan mengapa hal itu bisa terjadi. Bagi saya, sangat wajar hal itu terjadi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang minat membacanya sangat rendah. Kata Najwa Shihab, minat membaca di Indonesia adalah 0,01 %. Artinya, satu banding seribu. Kalau hasilnya seperti ini maka tidak salah jika Hoax saja mampu menggoyang masyarakat Indonesia. Orang mudah percaya suatu informasi bersarkan kemauan pribadi. Ingat, bukan didasarkan atas fakta lapangan yang faktual.

Ketika jiwa kritis dan objektifitas hilang maka jangan heran di Indonesia ini lulusan Universtias bertarap Internasional saja bisa tertipu oleh informasi penggandaan uang. Jadi masyarakat Indonesia ini saya bagi kedalam dua poin. Pertama mudah dipengaruhi dan dikenadalikan. Kedua mudah mempercayai dan diajak percaya.

Jujur saya kadang lucu dengan begitu mudahnya masyarakat Indonesia membaca sebuah berita lalu berkesimpulan dan mempercayai hal itu sebagai sebuah kebenaran tanpa diperkuat dengan satu atau dua naskah akademik. Pada hal saat ini kita hidup dizaman dimana ilmu pengetahuan  yang independesinya teruji saja,  sering terdapat unsur politis didalamnya.

Sobat di negara ini kadang informasi diciptakan sedemikian rupa sehingga membentuk informasi publik yang secara langsung dan tidak langsung mengkampanyekan jargon."Satu nyawa militer Indonesia (TNI/PORLI) setara dengan seribu nyawa Orang Papua". Hanya mereka yang berpikir jenih yang akan melihat kekejaman militer Indonesia di Papua? Terus Belajar tentang Papua dari berbagai sumber informasi yang kredibel. Pasti akan membentuk mindset anda untuk Jernih Melihat Papua dari dulu hingga kini.

#. Generasi Muda Papua Harus paham dan sadar diri

Kita bisa lihat Papua ditangan Indonesia telah lama menguras dan akan terus meminta nyawa orang Papua. Jangankan kasus lain. Kasus-Kasus seperti Wamena berdarah, Biak berdarah, kasus Wasyor dan Paniai berdarah yang baru kemarin terjadi saja, tentunya masih berjamur di meja kerja Indonesia dan kelak akan menjadi sampah negara yang tak elok lagi untuk dipandang, apa lagi harus diangkat dan dibersihkan.

Sementara itu, orang Papua terus menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Papua tersus di aduh domba dan bahkan politik itu menghancurkan tatanan kehidupan orang Papua sehingga orang Papua menjadi tamu di atas tanahnya sendiri. Sistem memaksa masyarakat untuk membuat sertifikat atas tanah-tanah adat mereka dengan biaya administrasi yang tidak kecil. Transmigrasi dan akses terus di buka dengan jargon pembangunan tanpa memahami struktur sosial budaya masyarakat Papua. Hasilanya, masyarakat kehilangan identitasnya sendiri.

Bagaima pun juga pembangunan dan kesejahteraan dari Jakarta untuk orang Papua tidak akan pernah dan tidak akan mungkin menyentuh akar persolan Papua saat ini.

Kalau kita ibaratkan dengan sebuah Ban motor maka program-program dari Jakarta itu mirip dengan menambal ban yang bocol berulang kali dan karena sering bocol maka tambalan itu sudah memenuhi seluruh permukaan. Sakin penuhnya, suatu saat nanti Indonesia akan sampai pada sutu kondisi dimana Ia tidak dapat lagi menambal Ban tersebut. Pada tahap inilah kata pendeta Dr. Sfyan Yoman soal pemusnahan etnis Menanesia itu akan terbukti secara nyata.

Secara kuantitas kita terus berkurang dan secara kualitas kita terus terbelakang dalam segala hal. Padahal kita memiliki segala sesuatu yang menujang kualitas dan kuantitas itu sendiri. Kita bukan saja ditembak secara langsung, tetapi mental dan jiwa kita dijajah melalui sistem yang dibentuk sedemikian rupa.

Mungkin banyak orang berpikir pembangunan dan pembukaan akses di Papua merupakan perhatian pemerintah tetapi di lain sisi proses ini juga merupakan jalan untuk para pemodal memainkan perannya di Papua dan lebih paranya lagi, jalan untuk memudahkan militer melakukan operasi-operasi militer di Papua. Entah berapa lagi masyarakat tidak berdosa yang akan menjadi korban. Kita tunggu saja.

  • Membendung eksplasi komunisme dari Rusia


Kita semua tahu bahwa Indonesia melanggar politik luar negeri yang kata bebas aktif (non blok) dan menjadi NASAKOM merupakan stategi yang dipakai Ir.Soekarno untuk merebut beberapa wilayah termasuk juga Papua waktu itu. Dengan persenjataan yang didukung Rusia, Indonesia berhasil menantang Blok Barat memilih jalan konfrontasi dengan Belanda melalui Trikora pada 19 Agustus 1961. Ini adalah langkah tandingan yang tentunya untuk mengusir Belanda dari Papua.

Tapi sayangnya, strategi ini menjadi bumerang untuk Indonesia waktu itu. Negara-negara kapital terlebih, Amerika berhasil memanfaatkan Indonesia untuk tetap menanamkan kepentingnya di Indonesia terlebih khusus Papua, salah satunya PT. Freeport.

Di sini jelas, orang Papua mejadi korban atas perang dingin yang tentunya sampai saat ini Indonesia masih menjadi alat negara kapital untuk membunuh habiskan orang Papua dengan tujuan untuk menguras habis Sumber Daya Alamnya. Kondisi seperti ini yang oleh Noam Chomsky pada tahun 2013 menyebut sebagai skalndal besar yang dimainkan oleh Amerika dan Australia melalui alat yang bernama Indonesia untuk menguras kekayaan Papua.

Amerika Serikat dan Australia sebagai aktor utama dibalik skandal Papua Barat karena kepentingan atas sumber daya alam di Papua Barat. Indonesia, hanyalah sebuah negara yang disupport oleh Amerika Serikat untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Timor Leste yang “dimainkan” oleh Australia.

Tentu saja sang Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang juga sebagai bapak Linguistik Modern sekaligus seorang filsuf ini tidak asal ngomong. Ia paham skandal yang disembunyikan sejak dulu oleh para pemangku kepentingan.

 Sobat bisa lihat pada video berikut:


Dan belum lama ini dia kembali bersuara melalaui Forum Akademisi Internasional untuk West Papua agara Indonesia menghentikan segala kekerasannya di Papua. Dari sini jelas bahwa Indonesia adalah alat negara-negara kapital yang sebenarnya turut menipu masyarakatnya sendiri untuk mendukung tindakannya membunuh orang Papua. Ketika masyarakat Papua menolak sesuatu program yang dirancang Jakarta, mereka selalu dicap OPM dan pengacau. Mereka harus berurusan dengan hukum atau juga moncong senjata.

  • Penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua


Satu hal yang membedakan atara koloni yang dibangun Belanda dan juga Indonesia adalah cara memperlakukan orang Papua. Ketika orang Papua ingin merdeka dari Belanda, mereka tidak pernah memperlakukan Orang Papua seperti manusia setengah binatang dan bahkan keinginan itu turut di dukung dan dipersiapkan oleh Belanda melalui beberapa pemerintahannya.

Sebaliknya, Indonesia turut menghabiskan manusia Papua sekalian dengan sumber daya alamnya. Anehnya lagi,  sebelum tahun 2000-an. Orang Papua menyebut kata "Papua" saja langsung ditembak dan bahkan tidak jarang mereka harus mendekam dipenjara. Ini adalah citra Indonesia yang sangat berberda  dengan Belanda di mata orang Papua.

Pada tahun 1951 dalam kabinet ke-2 dari perdana menteri Drees (Belanda) dalam pidato pelantikan tersebut mengakui  "Hak kemerdekaan Papua" yang sesuai dengan pasal 73 piagam PBB yakni All people have to selft determination, regardless of their state of development. Pada tahun yang sama Belanda merancang induk pembangunan di Nieuw Guinea (Papua) selama  selama 20 tahun yang di dalamnya dibagi atas dua tahap.

Tahap pertama 1951-1960 mempersiapkan kader-kader Nieuw Guinea melalui Pendidikan dan pelatihan, karena itu dibukalah OSIBA (Kweekschool),  Akademi kepolisian dan lain-lain.
Tahap kedua 1961-1970 kaderisasi bidang politik dan birokrasi. Karena itu partai-partai politik didirikan, dewan Nieuw Guinea dibentuk dan jabatan-jabatan dinas jawatan mulai di percayakan kepada orang Papua. Hari kemerdekaan di tentukan akhir tahun 1970, namun kerena situasi politik mendesak dalam perembangan mengatur secara bertahap mulai dengan deklarasi Papua merdeka tanggal 1 Desember 1961.

Pada tahun 1960 Belanda kembali menyelenggarakan suatu konfrensi dengan Australia di Jayapura. Dalam pertemuan itu dibahasa kemerdekaan Papua dan 10 tahun pembangunan. Hasil dari itu pada akhir tahun pemerintah Belanda melalui menlu Josep Luns meuncurkan suatu proposal program 10 tahun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua sesuai janji kemerdekaan Papua dalam rencana 10 tahun persiapan. Proram terkenal waktu itu adalah Papuanisasi dalam aspek kehidupan. Pada saat yang sama Belanda mengizinkan agar para pemimpin Papua mendirikan partai-partai politik sebagai sarana kaderisasi sarana kepemimpinan Papua, karena itu lahirlah sekitar 12 partai politik.[3]

Dari proses di atas  maka pada 19 oktober 1961 di gedung Nieuw Guinea Raad kota Hollandia (sekarang gedung kesenian Jayapura) lambang negara di setujui "Burung mambruk". Bendera negara"Bintang kejora". Semboyang nasioanl " One People one Soul" dan sebagai tindak lanjutnya  Belanda menyetujui deklarasi dan pengibaran bendera bintang kejora dapa tanggal 1 Desember 1961.

Sampai di sini jelas bahwa alur tujuan keberadaan Belanda di Papua adalah memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua setelah tahap-tahap program pembanguan terealisasi dan hal itu sesuai dengan hukum Internasional.

2. Apakah Semua Orang Papua mendukung Papua merdeka dari Belanda?


Pertanyaan yang perlu ini diperjelas dalam pembahasan ini adalah Apakah ada orang Papua yang tidak mengingikan Papua merdeka dan memilih bergabung dalam NKRI mulai dari zaman Belanda hingga kini?Kalau iya! Kita paham bahwa setiap sebab pasti ada sebab lain yang tentunya disebut dengan musabab. Soal musabab keinginan tuntutan Papua merdeka, sedikitnya  sudah dijelaskan.

Lalu, apa saja yang melatar belakangi ideologi pro Indonesia tersebut dari zaman Belanda higga kini?

Pada umumnya penduduk Nederland Nieu Giunea menghargai kondisi ketenangan yang terjadi setelah penegakkan pemerintah kolonial. Hal-hal penduduk lokal lebih terjamin dengan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Namun tidak semua penduduk lokal senang dengan kehadiran pemerintah kolonial.[1c]

Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ini, kita harus sepakat dan mengakui  hak masing-masing kubu. Baik orang Papua yang hendak pro Indonesia atau pun yang kontra dengan Indonesia karena ingin Papua merdeka. Sebab menghargai hak itulah hakikat demokrasi. Kita hanya membutuhkan satu jalan demokratis yang bernama referendum untuk menuntaskan perbedaan pandangan ini. Dan kita hanya membutuhkan satu senjata untuk bisa saling menerima, yakni saling menghargai.

Sejak masa kuasa Belanda di Papua. Orang Papua pro Indonesia, alias anti Belanda dan Papua merdeka itu sudah ada di Papua dan berkembang dibeberapa Daerah. Bahkan pada tanggal 14 Agustus 1945 atau tiga hari sebelum Indonesia memploklamasikan kemerdekannya, bendera Indonesia dikibarkan di Jayapura dibawah pimpinan Frans Kaisepo dan bersamaan dengan itupulah lagu Indonesia raya dikumandangkan.

Protes ini terus berlangsung samapai tanggal 30 Agustus 1945 yang bertepatan dengan HUT ratu Wilhermina. Bendera Indonesia dikibarkan sedangkan bendera Belanda dan Amerika  dikibarkan setengah tiang. Pada waktu yang bersamaan gelombang protes pro Indonesia ini terus meluas hingga ke Bosnik, Biak Timur. Di sana di halaman rumah Lukas Rumkerem dikibarkan bendera merah putih.

Pahlawan yang wajanhya di abadikan pada uang Rp. 10.000 ini, sangat berjasa dalam aneksasi Papua ke dalam Indonesia. Pada 1 April 1947 didirikan partai Komite  Indonesia Merdeka (KIM) dibawah pempinan  Ny. Dokter J.A dan jabatan ketua  diserahakn kepada Marten Indey, wakil Korinus Krey dan sekretaris  Petrus Wattebosy.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bendera merah putih dikibarkan di Manokwari dibawah pimpian Silas Papare. Pada bulan berikutnya, 29 November 19947 di Serui didirikan Partai kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) lagi-lagi tentunya dibawah pengaruh seorang tahana politik Dokter GSS Ratulangi.

Tujuan dari pendiria PKII sebenarnya bukan karena Anti Papua merdeka tetapi karena adanya doktrin bahwa Belada tidak akan memberi kemerdekaan terhadap orang Papua maka mereka harus mendorong Papua masuk dalam Indonesia supaya Indonesia memberikan kemerdekaan terhadap orang Papua. Poin ini pun sesuai dengan janji Ir. Soekarno.

Gerakan orang Papua pro Indonesia mulai marak berkembang di Papua antara tahun 951-1975. Misalnya, Partai Irian dalam Indonesia Serikat (PIDRIS) pada tahun 1950 dibahwa Watter Bossy. Organisasi pemuda Irian (OPI) di Sorong. Tentara Tjendrawasih Tjadangan (TTT) di Biak dibawah pimpinan Dvid Woisiri. Persatuan Organisasi Gerakan Irian Barat (POGI) di Serui dibawah pimpinan H.A. Wada yang dibentuk untuk melawan Belanda demi mendukung Indonesia. Semua organisasi ini, didukung oleh semua orang Indonesia yang bertugas di Papua dan diluar Papua.

Jika para elite Papua pro Indoesia terus berkembang,  siapa oknum dibalik mereka?

Jika kita teliti lebih dalam maka dibalik lahirnya para elite Papua pro Indoesia di NNG kita akan menemukan beberapa tokoh sentral yang turut menanam nasionalisme Indonesia sehingga mereka pun terbagi menjadi dua klelompok. Salah satu yang paling berjasa dalam hal ini adalah Soegoro Atmoprasojo yang di datangkan Belanda sebagai  direktor sekolah Pamong praja di kampung harapan Sentani. Selain dia, berikut ini nama-nama tokoh tersebut.

G.s.s.J. Ratulagi
dr. Regungan
Pujosubroto
Ny. Dokter J.A, dll.

Mereka ini adalah aktor yang secara halus terus menanam nasionalisme Indonesia dikalangan elit Papua. Sedangkan mereka yang bermain di sisitem adalah Ali Moertopo, A.H Nasution, Ir. Soekarno, Ir.Soeharto, dan yang tidak kalah penting adalah pelibatan kekuatan militer Indonesia dengan persenjataan Rusia dari hasil diplomasi  A.H Nasution.

Dengan demikian jelas bahwa nasionalisme Papua yang tubuh waktu itu bukanlah nasionalisme murni tetapi atas tekanan dan iming-imingan pemerintah Indonesia kepada para elit Papua waktu itu.
Jadi, tidak heran ketika Indonesia memenagan PEPERA banyak dari mereka diberikan jabatan-Jabatan besar di Papua. Tapi sayangnya, belum lama ini Frans Kaisepo pun disebut sebagai pahlawan kafir dan disamakan dengan menyet oleh putra-putri dari bangsa yang ia cintai dan berjuang memasukkan Papua kedalamnya.

Baca lebih lanjut:5 Alasan Indonesia Tidak Akan Pernah Menganggap Orang Papua Bagian dari Indonesia


3. Mengapa orang Papua ingin merdeka dari Indonesia?


Jawaban paling hakiki dari pertanyaan mengapa Papua ingin merdeka dari Indonesia adalah Papua tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia dalam sejarah. Tetapi yang benar adalah Papua dipaksa untuk menjadi bagian dari Indonesia. Papua dicaplok dan dianeksasi Indonesia dengan cara licik dan di bawah tekanan militer maka tidak salah jika  mayoritas orang Papua sampai saat ini merasa bukan bagian dari Indonesia. Naa untuk menguji argumen ini, mari kita lihat beberapa tinjauan.

Indonesia dan Papua merupakan kedua wilayah yang dijajah oleh Belanda tetapi secara politik batas adminstrasi kedua wilayah ini telah dipisahkan dengan tagas dan bahkan dalam banyak segi kedua daerah ini tidak dapat disatukan secara manusiawi maka Indonesia menggunakan cara tidak manusiawi untuk menyatuhkan kedua wilayah ini.

Satu fakta menarik dimasa ini adalah meskipun Nederland Indies (Indonesia) dan Nederland Niew Guinea(Indonesia) merupakan daerah Jajahan Belanda namun batas-batas kekuasaan politik dan adminstrasinya telah dipisakan dengan jelas untuk kedua daerah ini. Jadi, tidak masuk akal jika Indonesia mengkleim Papua atas dasar sama-sama jajahan Belanda.

Tapi, di lain sisi wajar karena Indonesia punya sejarah kelam yang picik. Timur Portgis yang jelas-jelas jajahan Portugis dan bukan menjadi haknya saja pernah dianeksasi. Itukah Indonesia yang anda banggakan?

Kita semua tahu secara adminstrasi Nederland Niuew Guinea (Papua) telah dipisakan dengan Nederland Indies (Indonesia) jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tanggal 7 Maret 1910. Perpisahan ini kembali dipertegas lagi pada tanggal 2 November 1949 saat Indonesia dan Belanda menandatangi "Piagam Penyerahan kedaulatan" di Den Haag yang isinya terdiri dari 2 Pasal, yakni:
  • Pasal 1: Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada RIS tanpa syarat sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat penuh. Kedaulatan tersebut akan di serahkan selambat-lambatanya pada tanggal 30 Desember 1949.
  • Pasal 2: Belanda tidak menyerahkan kedauatan atas keresidenan Irian (Nieuw Guinea ) kepada Indonesia tetapi masih di bawah kekuasaan kerajaan Belanda sampai akan dibicarakan kembali pada tahun berikutnya.
Dan secara lebih tegas pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia dengan bentuk negara RIS dari sabang sampai Ambonina (Maluku) tidak termasuk Nederland Nieuw Guinea (Papua).

Pada saat yang bersamaan di Holandia (Jayapura) Residen J.P.K Van Eechoud memproklamirkan Nieuw Guinea sebagai sutau provinasi otonomi dari kerajaan Belanda (Aryesam: 39-40). Hal ini jelas bahwa wilayah adminstrasi Nederland Nieu Guinea (Papua) tidak pernah menjadi bagian dari RIS alias Nederland Indies sejak zaman Belanda.

Bukan hanya itu, para bapak pendiri bangsa ini mengakui hal itu:

Ir. Soekaron di hadapan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 15 Agustus 1945 mengatakan bahwa. Yang disebut Indonesia adalah pulau-pulau Sunda Besar (Jawa, Sumatra, Borneo, dan Celebes), Pulau-pulau Sunda Kecil yaitu Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku.

Hal sama terjadi pulah pada saat Ir. Soekarno, Drs. Mochamad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radjiman Widyaningrat melakukan pertemuan di Saigon pada 12 Agustus 1945. Dalam Pertemuan itu Jenderal Hasaichi Taraci menyatakan, bahwa ia akan menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda. Pada saat yang sama juga Ia mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan status tanah dan masyarakat Papua?

Hatta menegaskan bahwa Bangsa Papua adalah Ras Negroid, Bangsa Melanesia; maka biarlah Bangsa Papua menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sementara, menurut Ir. Soekarno, bangsa Papua masih primitif, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. (MK)

Amiruddin al Rahab dalam jurnalnya mengatakan bahwa argumentasi Indonesia seperti, Papua telah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama karena terdapat persamaan kapak batu persegi dan  relief lukisan di dinding gua batu,  mengacu pada penguasaan Papua oleh kerajaan kuno seperti Sriwijaya, Majapahit sampai Sultan Tidore atau Klaim atas Papua yang disandarkan pada argumen bahwa Papua adalah wilayah jajahan Belanda sejak tahun 1828 berkat keberhasilan Belanda mendirikan benteng Fort du Buis di Teluk Triton dan lain-lain itu tidak membantu banyak dalam menyakinkan orang Papua bahwa mereka adalah bagian sah dari Republik Indonesia.

Semua argumen itu terasa hambar karena tidak berasal dari pengalaman nyata orang-orang Papua sendiri dalam berintegrasi dengan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Lebih tepatnya, orang Papua berinteraksi secara nyata dengan entitas negara Indonesia melalui sebuah peijanjian internasional yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1962 di New York.
Dari pernyatan-pernyatan di atas ini dapat kita ketahui bahwa Papua bukan saja layak merdeka tetapi kemerdekaan itu adalah hak miliknya yang dirampas Indonesia dengan segalah penindasannya. Papua sudah merdeka, tinggal pengakuan akan kebenaran yang dirampas Indonesia itulah yang membuat orang Papua terus berjuang untuk merebut kembali.

4. Kesimpulan

Satu pertanyaan saya adalah bagaimana rasanya jika Belanda membunuh ratusan ribu keluarga dan sudara sebangsamu sambil menguras kekayaan alam Indonesia lalu Belanda mengatakan kepada anda lupakan masalah lalu. Konteks seperti inilah yang terjadi di Papua. 

Papua dicaplok oleh Indonesia hanya karena kepentingan sumber daya Alam Papua. Terhitung sejak Papua dicaplok oleh Indonesia dengan bantuan Amerika tidak sedikit nyawa orang Papua yang melayang. Ratusan ribu orang Papua sudah terbunuh ditangan Militer Indonesia, dan puluhan ribu lainnya dikejar militer dan meninggalkan tanah leluhur mereka dan mengunsi ke Papua New Guinea. Sementara itu dari pegawai, masyarakat sampai dengan anak sekolah di Papua ditembak mati militer. Para pelaku menjadi kebal hukum dan bahkan terkadang nyawa orang Papua serga rupiah, tembak mati selesai bayar kepala. Bukan kah hal semacam ini adalah tabiat penjajah yang sebenarnya?

Sampai kapanpun orang Papua tetaplah berberda dengan Indonesia. Kami tidak penah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan proklamasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 karena kami pun sibuk mempersiapkan kemerdekaan kami di Papua. Kami sudah merdeka dan mendeklasikan itu pada tanggal 1 Desember 1961 dan proklamasinya berlangsung pada 1 Juli 1971.

Kami Bangsa Papua sudah merdeka, kami hanya ingin merebut hak kami yang dirampas Indonesia. Papua Ingin merdeka karena memang sudah merdeka dan dirampas oleh Indonesia dengan bantuan Amerika. Mari kita lihat berapa lama lagi Indonesia akan bertahan dengan kebohongannya? 



Sumber Acuan Artikel:

[1] Sumandoyo, Arbi. 2016, [ Tirto.id online]. "Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?", diakses tanggal 22 September 2017

[2] Alua Agus. Papua Barat dari Pangkuan ke Papua (Sutu iktisar kronologis) (Jayapura: Sekretariat Biro penelitian STFT Fajar Timur,2006 Dewan Papua dan  Dewan, 2006), hlm. [29a][27b],  dan [33-35 c]

[3] P. J. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas (Orang Papua menentukan nasib sendiri) , terj.Jan Riberu (Yogyakarta: Kanisius,2010), hilm 572.

[4] Amiruddin al Rahab.2016. Operasi-Operasi Militer Di Papua: Pagar Makan Tanaman? Hal 5-7

Dihaimoma
Dihaimoma Menulis Updated at: November 28, 2017

2 komentar

avatar

Terimakasih atas pencerahannya saudara, suatu hari nanti bersama berjalannya waktu Papua pasti akan Merdeka.

avatar

Oke Gan! Terima kasih untuk tanggapannya dan juga kunjungannya.

WARNING

1. Komentar Anda merupakan sebuah kontribusi untuk memperbaiki dan mengembangkan blog ini menjadi lebih berguna dan Informatif

2. Komentar dan kritikan Anda untuk isi blog ini kami sangat menghargai.

3. Komentar harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan mendidik.
EmoticonEmoticon