Aparat TNI/POLRI Brutal di Dogiai - Dihaimoma Menulis

Aparat TNI/POLRI Brutal di Dogiai

- 00:09:00

Dihaimoma menulis

                                                                   Oleh  Natto Tebai
Bermula ketika Kapolri mengeluarkan intruksi soal pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah termasuk di Dogiyai, Kapolri mengajak Kapolda menggelar Operasi Mantap Praja dalam pilkada serentak 2017 di daerah yang akan melaksanakan pemilihan pada bulan Februari mendatang[1]

Untuk melaksanakan intruksi tersebut, polres nabire melakukan pengamanan secara maksimal  dengan perkuat personel yang berasal dari masing – masing subsatker Polres Nabire dan jajaran guna meminimalisir timbulnya gangguan nyata kamtibmas terkait tahapan tersebut diatas. Ujar Kapolres
Tambah Kapolres Nabire, selain pengamanan kegiatan pengamanan Pilkada Dogiyai Tahun 2017 juga disertai dengan kegiatan-kegiatan Kepolisian lainnya seperti kegiatan razia rutin penyakit masyarakat (judi, miras dan sajam)[2]
Sesuai intruksi kapolri, polres nabire melakukan Operasi Mantap Praja bersama aparat TNI untuk mengamankan pilkada Kab. Dogiyai. Polres Nabire mulai menempatkan porsonel gabungan dari TNI dan Polri beberapa hari sebelum tanggal 24 Oktober 2016 di kab. Dogiyai.

Selain pengamanan pilkada, pengamanan berlanjud dengan sweeping yang dilakukan gabungan TNI/Polri di daerah Moanemani, Bomomani dan sekitarnya guna memberantas penyakit masyarakat (Judi, Miras dan Sajam).

Menurut masyarakat, sweeping yang dilakukan sangat berlebihan hingga berujung pada kekerasan terhadap warga sipil. Masyarakat menilai sweeping yang dilakukan tidak manusiawi. Tindakan dari aparat gabungan ini sangat meresahkan masyarakat. Parahnya, kekerasan terhadap warga sipil berlanjud pada kematian.

Penambahan personil satgas terus dilakukan ketika keadaan memanas. Gabungan TNI/Polri terus melakukan sweeping dengan tindakan represif sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Sikap dari aparat menimbulkan kemarahan bagi masyarakat Dogiyai.

Melihat hal itu, masyarakat Dogiyai menuntut keras tindakan represif dari aparat TNI/POLRI yang melakukan razia/sweeping yang tidak manusiawi. Dikatakan oleh Benny Goo, Ketua Tim Peduli Digiyai Aman (PDA), dari sweeping tersebut dua masyarakat Dogiyai meninggal dunia, yakni Otis Pekei (21 Tahun) dan Melkias Dogomo (33 Tahun).


Benny Goo juga mengatakan, Otis Pekei disiksa polisi, Selasa (10/01) mulai dari Kali Tuka hingga tiba di Polsek Moanemani. Saat itu, Otis Pekei sedang menuju ke Nabire. Namun, ia ditahan di Jembatan Kali Tuka. Pekei disiksa selama ditahan. Pekei dikeluarkan dari Polsek Moanemani dalam keadaan tak bernyawa sekitar pukul 15.00 WIT dan dikembalikan ke keluarganya

Sementara Melkias Dogomo dikabarkan meninggal usai ditahan polisi. Ia ditahan di Moanemani, 23 Desember lalu. Selama  ditahan beberapa jam di Polsek Moanemani,  Polisi diduga memasukkan pangkal senjata tempat keluar peluru ke dalam mulutnya. Sore harinya dia dipulangkan ke rumah. Sampai di rumah, Melkias Dogomo jatuh sakit hingga meninggal 7 Januari lalu.

Selain dua warga korban meninggal, banyak warga Dogiyai yang dipukul tanpa alasan yang jelas. Semua barang bawaaan di dalam tas dan noken pun disita. Terlebih, alat tajam seperti parang, pisau, silet, dan alat tajam yang lain. Aparat keamanan juga menyita pakaian, noken, gelang dan topi yang bermotif Bintang Kejora. Polisi juga meminta kepada warga yang rambutnya gimbal panjang dan jenggot panjang untuk dipangkas. Warga Dogiyai merasa terganggu. Karena, setiap hari gabungan aparat keamanan lakukan sweeping.[3]   
Tuntutan dari Bawah.
 
Dengan melihat tindakan represif dari TNI/Polri, senin 16 januari 2017 gabungan masyarakat yang tergabung dalam Tim Peduli Dogiyai Aman (PDA) melakukan aksi turun jalan dan mendatangi kantor DPRD Dogiyai. Dalam aksinya mereka meminta agar kapolres Nabire segera menghentikan sweeping yang meresahkan warga Dogiyai. Mereka juga meminta agar Kapolres menarik kembali aparat keamanan dari Dogiyai. Mereka juga sangat menyayangkan pemerintah dan DPRD Dogiyai yang tidak peduli. [4]


Kordinator aksi turun jalan wilayah Mapiha, Natalis Magai juga sangat menyayangkan sikap gabungan Aparat keamanan TNI/polri. Menurut dia, polisi atau tentara yang takut panah, parang, cangkul, dan terutama yang tidak tahu budaya Mee segera dipindahan. Membawa parang, kampak, pacul dan berkoteka adalah budaya kami (Budaya Berkebun/berburu).
Dia menambahkan,  sepertinya Kapolres, kapolsek tidak tahu budaya kami. Dia mewakili massa aksi meminta agar Kapolres Nabire, AKBP Semmi Ronny Thabaa dan Kapolsek Kamu, AKP Mardi Mapaung, S.sos dipindahkan.

Dari sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Dogiyai, Alekx Kogaa membenarkan tindakan refresif dari aparat. Menurut dia, aparat kepolisian jangan bertindak semena-mena kepada warga di Dogiyai. Selama ini, banyak warga dogiyai yang dipukul, sehingga ada pertumpahan darah. Sehingga kami menolak dengan tegas tindakan dari polisi ini.[5]
Selain tuntutan dari masyarakat Dogiyai dan LMA, tuntutan juga datang dari Herison Pigai, Direktur LSM Yapkema yang berbasis di Paniai dan Dogiyai.  Dia menekankan bahwa proses sweeping dan razia tersebut sudah meresahkan masyarakat Dogiyai setidaknya dua bulan terakhir. Menurut dia, mengamati tindakan polisi dua bulan terakhir ini sudah sangat meresahkan. Masyarakat sudah jadi korban kekerasan polisi. Khususnya Kapolres Nabire seharusnya memahami tradisi masyarakat di Meuwo yang sering membawa parang atau sekop untuk peralatan kerja, lalu polisi melakukan penyitaan dan masyarakat yang menolak mendapat kekerasan[6]
Kapolres Nabire, pun mendapat kritik tegas dari kepala keuskupan timika. Menurutnya, Tindakan kepolisian harusnya bersikap profesional. Tidak seperti orang biasa yang disebutnya anak aibon.[7]
Kritik kepada kapolda juga datang dari Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai. Menurut dia, Kalau Polda Papua tidak bisa tangani atau awasi, maka kami (Komnas HAM) akan turun dalam dua minggu ke depan. Saya akan turun dan tanyakan langsung kepada masyarakat Dogiyai. Apabila terindikasi pelanggaran HAM, maka proses hukumnya akan serius. Tidak akan main-main.[8]

Dukungan juga datang dari gabungan mahasiswa di luar Papua. Dukungan tersebar diberbagai kota, seperti di Bandung, Jakarta, Joglo, Gorontalo, dan beberapa tempat lainnya. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-WP). Mereka menuntut Aparat TNI/POLRI untuk segera hentikan kekerasan di Dogiyai, tarik Aparat gabungan dari Dogiyai dan pecat Kapolres Nabire dan Kapolsek Kamu karena tindak kekerasan sangat berlebihan dan tidak manusiawi. Selain dari itu, mereka juga menuntut untuk bebaskan pasal makar kepada 6 orang aktivis Papua.

Pesan Buat Polisi di Papua

Mari kita mempersalahkan polisi. Poin penting yang harus dicatat bahwa polisi tidak menjalankan tugas pokok yang diembannya. Tugas pokok polisi adalah Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Jika demikian tindak kekerasannya di Dogiyai, dimana tugas pokok seorang polisi ?

Tidak bisa dibantah, beberapa kasus di Papua polisi patut dipersalahkan. Misalnya, Kasus Paniai berdarah tahun 2014 yang memakan korban 4 siswa. Inikah tugas pokok polisi yang katanya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat ?
 
Tindakan gabungan TNI/POLRI yang mengamankan pilkada di kabupaten Dogiyai yang berlanjud pada razia miras, judi dan sajam tidaklah profesional. Intruksi Kapolri hanya pengamanan pilkada bukan razia atau sweeping yang berujung pada kekerasan. Jika demikian, tindakan aparat sangat berlebihan dan tidak menusiawi.

Secara pribadi, saya menyayangkan sikap aparat TNI/POLRI di Dogiyai. Aparat TNI/Polri harusnya profesional. Kekerasan yang terjadi di Dogiyai adalah bukti citra aparat yang tidak profesional. Kekersaan seperti di Dogiyai bukan baru pertama kali terjadi di Papua. Kekerasan seperti itu sering terjadi di Papua.


Tugas pokok aparat kepolisian adalah Melindungi, Mengayomi dan Melayani masyarakat. Saat bertugas, aparat TNI/Polri di Papua harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti kekerasan di Dogiyai, Razia atau sweeping tidak harus berlanjud pada penangkapan, pemukulan, perampasan, dan penganiayaan terhadap rakyat sipil. Ini melanggar hak asasi manusia.

Jika polisi sebagai pelindung, pengayom dan yang melayani masyarakat tidak melakukan tugas pokoknya, lalu siapa yang akan menjadi pelindung, pengayom dan yang akan melayani ? Jika tidak demikian, yang akan terus terjadi adalah kesenjangan, kecemburuan dan tidak saling percaya.


[1] beritasatu.com, 28 April 2016)

[2] tribratanewspapua.com, 24 Oktober 2016

[3,4,5,] Jubi.com 17 Januari 2017

[6, 7, 8,] Jubi.com 13 Januari 2017


WARNING

1. Komentar Anda merupakan sebuah kontribusi untuk memperbaiki dan mengembangkan blog ini menjadi lebih berguna dan Informatif

2. Komentar dan kritikan Anda untuk isi blog ini kami sangat menghargai.

3. Komentar harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan mendidik.

loading...
 

Start typing and press Enter to search