APAKAH BENAR PEPERA TAHUN 1969 TELAH FINISH - Dihaimoma Menulis

APAKAH BENAR PEPERA TAHUN 1969 TELAH FINISH

- 13:23:00

Papua berintegrasi penuh dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)  yang menghasilkan resolusi PBB 2504. Dalam perlaksanaannya hanya melibatkan 1025 orang Papua dari perkiraan populasi hak memilih saat itu 800.000 jiwa orang Papua.

Dalam sidang umum PBB tahu 1969 PEPERA masih dipandang bermasalah. Oleh karena itu resolusi ini pun tidak disahkan tetapi hanya sebagai “take note” (catatan). Hal ini terjadi karena dalam sidang tersebut terjadi perlawanan sengit dari beberapa negara anggota PBB. Selain itu juga, laporan hasil pengamatan  PEPERA dari Perwakilan PBB yang saat itu yang  berada di Papua Dr.Ortiz Sanz yang secara nyata mengatakan kekecewaannya dalam laporan tersebut.

Tanggapan pemerintah Indonesia tentang hasil nenentuan pendapat rakyat

Pemerintah Indonesia selalu memandang persoalan Papua telah finish melalui hasil pepera yang melahirkan resolusi PBB 2504. Lahirnya rerolusi ini pemerintah Indonesia beranggapan persoalan Papua sudah selesai melalui mekanisme Internasional. Semua persoalan yang menyangkut Papua tidak dapat di ganggu-gugat oleh negara mana pun. Sekarang untuk menguji argument Indonesia ini, mari kita lihat beberapa tanggapan dari berbagai pihak dan beberapa fakta sejarah lainnya.

Keterlibatan militer saat PEPERA berlangsung di Papua

Berdasarkan surat telegram resmi Kol.Infan.Soepormo,Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih nomor:TR-20/Ps/PSAD/196,tertanggal 20-2-1967,berdasarkan Radio gram MEN/PANGAD No.:TR-228/1969 TBT tertangga 7-2-1969: memperingatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari angkatan darat maupun lainya. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA (Irian Barat) tahun 1969 harus di menangkan, harus di menangkan. Bahan–bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR. (Sofyan Yoman:2012-105).

Surat rahasia Komando Militer Wilayah XVII Tjendrawasih,Kolonel Infanteri Soemartono-NRP.16176,Kepada Komando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969,Nomor:R-24/1969 Status surat rahasia,Perihal Pengamanan PEPERA di Merauke. Isinya dapat di ringkas menjadi “Kami harus yakin untuk kemenangan ini ,melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa.oleh karena itu saya percaya sebagai ketua Dewan Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia “(Lihat Dutch National Newspaper:NRC Handelsbald,March:4-2000)

Penyesalan Perwakilan PBB,Dr.Fernando Ortiz Sanz 
                      
Dalam raporan resminya pada sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan
“Mayoritas orang Papua Menunjukan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka”

Penyesalan-penyesalan Ortiz Sanz ini perna di bahas dalam artikel ini (Baca disini)

Protes Negara-negara anggota PBB dalam sidang Umum PBB tahun 1969

Dalam arsip resmi di kantor PBB New York Amerika Serikat “156 dari 179 pernyataan masih tersimpan,sampai pada tanggal 30 April 1969 dari jumlah ini 95 pernyataan anti Indonesia , 59 pernyataan pro Indonesia dan 2 pernyataan Netral.

Berdasarkan laporan dan keberatan-keberatan yang disampaikan Dr.Ortizan dalam sidang Umum PBB. Duta besar Pemerintah Gabon,Mr.Davin mengkritik sebagai berikut “Setelah kami mempelajari laporan ini,utusan pemerintah Gabon menemukan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawara rakyat Irina Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan–keberatan yang dirumuskan oleh Dr.Ortiz Sanz dengan kata-kata terakhir pada penutup laporannya. Kami harus menyatakan kejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah bukti–bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan sekretaris Jenderal: Contoh kami dapat bertanya?
  1. Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak di pilih oleh rakyat?
  2. Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20 persen wakil,beberapa dari mereka hanya sebentar saja?
  3. Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur dengan kata lain,oleh perwakilan pemerintah?
  4. Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon?
  5. Mengapa prinsip“one man,one vote” yang direkomendasikan ole perwakilan sekretaris Jenderal tidak dilaksanakan?
  6. Mengapa tidak ada perwakilan rahasia,tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?
  7. Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil didepan umum dengan menyampaikan mereka bahwa “hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?
  8. Mengapa hak-hak pengakuan dalam pasal XXII(22) perjanjian New York,yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul tidak di nikmati oleh seluruh penduduk asli Papua? (Sofyan Yoman:2012-112-113)

Protes Pelaksanaan PEPERA dari Pemerintah,Sejarawan, dan Akademisi 

Pada bulan Juni tahun 1969 duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota tim PBB ,Ortiz Sanz secara tertutup(rahasia ) ”95% orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.(sumber:Summarey of Jack W.Lydman’s report,July 18,1969,in NAA,Extracts given to author by Athony bamain)

Sudjarwo, banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia (sumber:UNGA Officila Records MM ex 1,paragraph 126)

Pada tanggal 14 Februari 2008,Eni F.H.Feleomavaega dan Donald Payne,Angota kongres Amerika Serikat melayankan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon,”Referendum (PEPERA 1969) bagi orang asli Papua itu, dengan   jelas menunjukan bahwa tidak pernah dilaksanakan.
Sebelumnya juga 37 anggota konggres Amerika serikat   telah menulis surat pada tahun 2006 kepada tuan Annan meminta bahwa PBB tinjau kembali untuk melaksanakan Penerimaan PEPERA 1969.Bahkan jauh sebelum Itu pada tanggal 31 Januari 1969 parelemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang west Papua. Ketidak jujuran pelaksanaan PEPERA 1969 sebagai pernyataan yang tidak murni dalam penentuan nasib sendiri orang-orang west Papua. Maka parlement Irlandia menyerukan kepada pemerintah Inrlandia meminta kepada PBB untuk menyelidiki pelaksanaan PEPERA yang menindas dan mengkhianati hak-hak asasi manusia dan mempertanyakan pengabsahan PEPERA 1969

Pada tanggal 1 Desember 2008 di gedung parlemen Inggris London, Hon.Andrew Smith,PM dan The Rt.Revd.Loard Harries of Pentregarth dan 50 anggota parlemen dari bernagai negara menyatakan ”kami yang bertandatangan dibawa ini dengan jujur dan benar mengakui penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri karena masa depan mereka dihancurkan melalui PEPERA 1969 (act of Free choice 1969). Kami menyerukan kepada pemerintah-pemerintah melalui PBB mengatur untuk pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan bebas dan jujur. (Sofyan Yoman:2012-119)

Seorang akademisi Inggris Dr.Salford, menyelidiki hasil pelaksanaan PEPERA dan 1969 menyatakan tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-perundingan atau proses pengambilan keputusan. Orang–orang Papua Barat dilibatkan. Jadi PBB, Belanda, dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatangan tidak pernah melibatkan orang-orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur. (Jhon Salford:United Nations Involment whit the Act of Free Self-Determination in west Papua(Indonesia West New Guinea ) 1968 to 1969 ) 

Menurut Sejarawan Prof. Droogleve seperti dikutip Sofyan Yoman menyatakan “Pendapat pengamat barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada dibawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutkah untuk mendukung Indonesia” (hal. 783). Ini bertentangan dengan “…karakter nasional yang sama sekali berbeda, dan hampir tidak ada paham nasionalisme Indonesia di kalangan orang-orang Papua”(2010: hal.775).


Baca juga empat poin  musabab yang membuat   persoalan Papua benjadi kompleks  dan   selanjutnya menimbukan sebab-sebab dan melahirkan akibat. Empat musaba ini yang membuat persolan Papua menjadi  sulit di selesaikan (baca disini)

Kesimpulan

Beberapa pendapat di atas dapat meyakinkan kita bahwa Pepera dilaksanakan hanya sebagai formalitas oleh Indonesia,Belanda, dan Amerika . Terutama untuk kepentingan Indonesia dan Amerika.Daritahun 1969 sampai dengan saat ini banyak organisasi pemerintah maupun non pemerintah dan bahkan negara-negara Afrika,Inggris, Amerika,dan Negara-negara pasifik yang mempertanyakan kelegalan pelaksanaan PEPERA pada tahun1969 di Papua. Jadi bukan hanya orang Papua yang mempertanyakan kelegalan pepera di Papua.
 
Selain itu terbentuknya organisasi perlawanan ,seperti OPM di Papua bukan merupakan organisasi teroris yang mengancam negara. Mereka (OMP) hanya masyarakat sipil yang sadar bahwa hak-hak mereka di manipulasi melalui Pepera tahun 1969. Dan dalam tulisan ini secara nyata penulis tegaskan bahwa yang memicu terbentuknya OPM di Papua adalah Indonesia,Amerika dan Belanda.

Mengapa demikian?

Kita secara sadar dapat mengetahui bahwa suatu wilayah atau daerah yang di aneksasi secara paksa akan tumbuh perlawanan dari masyarakat asli setempat. Dan untuk menangani perlawanan tersebut negara penjajah atau penguasa akan membuat dan menerapakan UUD sebagai dasar acuan  bertindak.
Ketika mereka yang kontra dengan kebijakan dan UUD negara tersebut. Negara yang berkuasa atau menjajah akan memiliki kelegalan hukum untuk membunuh, dan memenjarakan mereka yang berlawanan dengan UDD tersebut. Dan ini bukan hal yang baru  terjadi tetapi kita tahu di beberapa belahan dunia ini telah terjadi dan bahkan Indonesia sendiri saat dijajah Belanda pernah mengalami hal yang sama.

Dari penjelasan di atas dengan sederhana dapat kita simpulkan bahwa OPM didiran oleh Amerika, Indonesia, dan Belanda .Terutama Ameika dan Indonesia agar memperoleh Kelegalan hukum untuk membunuh dan memenjarakan orang Orang Papua. Jadi dalam terbentukannya  OPM Indonesia dan Amerika sebagai subjek dan objeknya merupakan masyarakat yang tergabung dalam organisasi itu. Dengan demikian jelaslah bahwa Orang Papua tidak pernah membentuk OPM dan tidak ada musuh negara di Papua yang ada hanyalah kelegalan hukum Indonesia untuk membunuh orang Papua.
Pernjelasan lebih lanjut, mengapa OPM didirikan oleh pemerintah Amerika dan Indonesia (Baca disini)

Papua berintegrasi penuh dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menghasilkan resolusi PBB 2504. Dalam perlaksanaannya hanya melibatkan 1025 orang Papua dari perkiraan populasi hak memilih saat itu 800.000 jiwa orang Papua. Dalam sidang umum PBB tahu 1969 PEPERA masih dipandang bermasalah.Oleh karena itu resolusi ini pun tidak disahkan tetapi hanya sebagai “take note” (catatan).Hal ini terjadi karena dalam sidang tersebut terjadi perlawanan sengit dari beberapa negara anggota PBB. Selain itu juga, laporan hasil pengamatan PEPERA dari Perwakilan PBB yang saat itu yang berada di Papua Dr.Ortiz Sanz yang secara nyata mengatakan kekecewaannya dalam laporan tersebut. Tanggapan pemerintah Indonesia tentang hasil nenentuan pendapat Rakyat Pemerintah Indonesia selalu memandang persoalan Papua telah finish melalui hasil pepera yang melahirkan resolusi PBB 2504. Lahirnya rerolusi ini pemerintah Indonesia beranggapan persoalan Papua sudah selesai melalui mekanisme Internasional. Semua persoalan yang menyangkut Papua tidak dapat di ganggu-gugat oleh negara mana pun. Sekarang untuk menguji argument Indonesia ini ,mari kita lihat beberapa tanggapan dari berbagai pihak dan beberapa fakta sejarah lainnya. Keterlibatan militer saat Pepera berlangsung di Papua Berdasarkan surat telegram resmi Kol.Infan.Soepormo,Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih nomor:TR-20/Ps/PSAD/196,tertanggal 20-2-1967,berdasarkan Radio gram MEN/PANGAD No.:TR-228/1969 TBT tertangga 7-2-1969: memperingatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari angkatan darat maupun lainya. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA (Irian Barat) tahun 1969 harus di menangkan ,harus di menangkan . Bahan –bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis.Surat ini sebagai perintah OPS untuk di laksanakan .Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR. (Sofyan Yoman:2012-105).Surat ini sebagai perintah untuk melakukan operasi sadar di Papua. Surat rahasia Komando Militer Wilayah XVII Tjendrawasih,Kolonel Infanteri Soemartono-NRP.16176,Kepada Komando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969,Nomor:R-24/1969 Status surat rahasia,Perihal Pengamanan PEPERA di Merauke. Isinya dapat di ringkas menjadi “Kami harus yakin untuk kemenangan ini ,melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa.oleh karena itu saya percaya sebagai ketua Dewan Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia “(Dutch National Newspaper:NRC Handelsbald,March:4-2000) Penyesalan Perwakilan PBB,Dr.Fernando Ortiz Sanz Dalam raporan resminya pada sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan “Mayoritas orang Papua Menunjukan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” Penyesalan- penyesalan Ortiz Sanz ini perna di bahas dalam artikel ini (Baca disini) Protes Negara-negara anggota PBB dalam sidang Umum PBB tahun 1969 Dalam arsip resmi di kantor PBB New York Amerika Serikat “156 dari 179 pernyataan masih tersimpan,sampai pada tanggal 30 April 1969 dari jumlah ini 95 pernyataan anti Indonesia , 59 pernyataan pro Indonesia dan 2 pernyataan Netral. Berdasarkan laporan dan keberatan-keberatan yang disampaikan Dr.Ortizan dalam sidang Umum PBB. Duta besar Pemerintah Gabon,Mr.Davin mengkritik sebagai berikut “Setelah kami mempelajari laporan ini,utusan pemerintah Gabon menemukan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang di pakai untuk musyawara rakyat Irina Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan –keberatan yang dirumuskan oleh Dr.Ortiz Sanz dengan kata-kata terakhir pada penutup laporannya. Kami harus menyatakan kejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah bukti –bukti yang di sampaikan dalam laporan perwakilan sekretaris Jenderal:Contoh kami dapat bertanya? Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak di pilih oleh rakyat? Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20 persen wakil,beberapa dari mereka hanya sebentar saja? Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur dengan kata lain,oleh perwakilan pemerintah? Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon? Mengapa prinsip“one man,one vote” yang direkomendasikan ole perwakilan sekretaris Jenderal tidak dilaksanakan? Mengapa tidak ada perwakilan rahasia,tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer? Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil didepan umum dengan menyampaikan mereka bahwa “hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia? Mengapa hak-hak pengakuan dalam pasal XXII(22) perjanjian New York,yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul tidak di nikmati oleh seluruh penduduk asli Papua?(Sofyan Yoman:2012-112-113) Protes Pelaksanaan PEPERA dari Pemerintah,Sejarawan, dan Akademisi Pada bulan Juni tahun 1969 duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota tim PBB ,Ortiz Sanz secara tertutup(rahasia ) ”95% orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.(sumber:Summarey of Jack W.Lydman’s report,July 18,1969,in NAA,Extracts given to author by Athony bamain) Sudjarwo, banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia (sumber:UNGA Officila Records MM ex 1,paragraph 126) Pada tanggal 14 Februari 2008,Eni F.H.Feleomavaega dan Donald Payne,Angota kongres Amerika Serikat melayankan surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon,”Referendum (PEPERA 1969) bagi orang asli Papua itu, dengan jelas menunjukan bahwa tidak pernah dilaksanakan. Sebelumnya juga 37 anggota konggres Amerika serikat telah menulis surat pada tahun 2006 kepada tuan Annan meminta bahwa PBB tinjau kembali untuk melaksanakan Penerimaan PEPERA 1969.Bahkan jauh sebelum Itu pada tanggal 31 Januari 1969 parelemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang west Papua. Ketidak jujuran pelaksanaan PEPERA 1969 sebagai pernyataan yang tidak murni dalam penentuan nasib sendiri orang-orang west Papua. Maka parlement Irlandia menyerukan kepada pemerintah Inrlandia meminta kepada PBB untuk menyelidiki pelaksanaan PEPERA yang menindas dan mengkhianati hak-hak asasi manusia dan mempertanyakan pengabsahan PEPERA 1969 Pada tanggal 1 desember 2008 di gedung parlemen Inggris London, Hon.Andrew Smith,PM dan The Rt.Revd.Loard Harries of Pentregarth dan 50 anggota parlemen dari bernagai negara menyatakan ”kami yang bertandatangan dibawa ini dengan jujur dan benar mengakui penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri karena masa depan mereka dihancurkan melalui PEPERA 1969 (act of Free choice 1969). Kami menyerukan kepada pemerintah-pemerintah melalui PBB mengatur untuk pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan bebas dan jujur. (Sofyan Yoman:2012-119) Seorang akademisi Inggris Dr.Salford, menyelidiki hasil pelaksanaan PEPERA dan 1969 menyatakan tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-perundingan atau proses pengambilan keputusan. Orang –orang Papua Barat dilibatkan. Jadi PBB, Belanda, dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatangan tidak pernah melibatkan orang-orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur. (Jhon Salford:United Nations Involment whit the Act of Free Self-Determination in west Papua(Indonesia West New Guinea ) 1968 to 1969 ) Menurut Sejarawan Prof. Droogleve seperti dikutip Sofyan Yoman menyatakan “Pendapat pengamat barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada dibawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutkah untuk mendukung Indonesia” (hal. 783). Ini bertentangan dengan “…karakter nasional yang sama sekali berbeda, dan hampir tidak ada paham nasionalisme Indonesia di kalangan orang-orang Papua”(2010: hal.775). Baca juga empat poin musabab yang membuat persoalan Papua benjadi kompleks dan selanjutnya menimbukan sebab-sebab dan melahirkan akibat. Empat musaba ini yang membuat persolan Papua menjadi sulit di selesaikan (baca disini) Kesimpulan Beberapa pendapat di atas dapat meyakinkan kita bahwa Pepera dilaksanakan hanya sebagai formalitas oleh Indonesia,Belanda, dan Amerika . Terutama untuk kepentingan Indonesia dan Amerika. Daritahun 1969 sampai dengan saat ini banyak oranganisasi pemerintah maupun non pemerintah dan bahkan negara-negara Afrika,Inggris, Amerika,dan Negara-negara pasifik yang mempertanyakan kelegalan pelaksanaan PEPERA pada tahun1969 di Papua. Jadi bukan hanya orang Papua yang mempertanyakan kelegalan pepera di Papua. Selain itu terbentuknya organisasi perlawanan ,seperti OPM di Papua bukan merupakan organisasi teroris yang mengancam negara. Mereka (OMP) hanya masyarakat sipil yang sadar bahwa hak-hak mereka di manipulasi melalui Pepera tahun 1969. Dan dalam tulisan ini secara nyata penulis tegaskan bahwa yang memicu terbentuknya OPM di Papua adalah Indonesia,Amerika dan Belanda. Mengapa demikian? Kita secara sadar dapat mengetahui bahwa suatu wilayah atau daerah yang di aneksasi secara paksa akan tumbuh perlawanan dari masyarakat asli setempat. Dan untuk menangani perlawanan tersebut negara penjajah atau penguasa akan membuat dan menerapakan UUD sebagai dasar acuan bertindak. Ketika mereka yang kontra dengan kebijakan dan UUD negara tersebut. Negara yang berkuasa atau menjajah akan memiliki kelegalan hukum untuk membunuh, dan memenjarakan mereka yang berlawanan dengan UDD tersebut. Dan ini bukan hal yang baru terjadi tetapi kita tahu di beberapa belahan dunia ini telah terjadi dan bahkan Indonesia sendiri saat dijajah Belanda pernah mengalami hal yang sama. Dari penjelasan di atas dengan sederhana dapat kita simpulkan bahwa OPM didiran oleh Amerika, Indonesia, dan Belanda .Terutama Ameika dan Indonesia agar memperoleh Kelegalan hukum untuk membunuh dan memenjarakan orang Orang Papua. Jadi dalam terbentukannya OPM Indonesia dan Amerika sebagai subjek dan objeknya merupakan masyarakat yang tergabung dalam organisasi itu. Dengan demikian jelaslah bahwa Orang Papua tidak pernah membentuk OPM dan tidak ada musuh negara di Papua yang ada hanyalah kelegalan hukum Indonesia untuk membunuh orang Papua. Pernjelasan lebih lanjut, mengapa OPM didirikan oleh pemerintah Amerika dan Indonesia (Baca disini)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/emanule/apakah-benar-pepera-tahun-1969-telah-finish_566cfb2af77a61da06d22b61

WARNING

1. Komentar Anda merupakan sebuah kontribusi untuk memperbaiki dan mengembangkan blog ini menjadi lebih berguna dan Informatif

2. Komentar dan kritikan Anda untuk isi blog ini kami sangat menghargai.

3. Komentar harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan mendidik.

loading...
 

Start typing and press Enter to search